MINUT, TitikkomaNews — Sebanyak 141 peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan di Sentra Hotel, Senin (1/12/2025). Kegiatan resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda, SE, MAP, MM, M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah, terlebih dengan adanya perubahan ketentuan penyusunan laporan keuangan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pelaporan dapat berdampak pada temuan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya ingin peserta serius mengasah kemampuan dan memahami tata kelola keuangan di SKPD. Jangan sampai karena ada perubahan ketentuan, pelaporan tidak sesuai standar. Temuan BPK tentu ingin kita hindari,” tegas Bupati.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minut, Carla Sigarlaki, dalam laporannya menjelaskan bahwa Bimtek kali ini mencakup dua agenda utama: penyusunan laporan keuangan SKPD dan desiminasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, meminimalisir kesalahan, serta menyamakan persepsi terkait regulasi dan standar pengelolaan keuangan.
“Forum ini sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antar pengelola keuangan dan barang milik daerah, sehingga kualitas laporan keuangan semakin terjaga,” ujar Carla.
Bimtek diikuti oleh pengguna barang dan pengelola anggaran, kasubag atau analis perencana keuangan, bendahara pengeluaran dan penerimaan, serta pengurus barang pengguna di seluruh OPD. Materi dibawakan oleh narasumber kompeten dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dengan sistem pembagian peserta per 10 OPD per hari. Sementara desiminasi peraturan daerah dilaksanakan selama dua hari.
Pemerintah Kabupaten Minut berharap melalui Bimtek ini penyusunan laporan keuangan daerah dari seluruh SKPD semakin berkualitas dan memenuhi standar, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan serta akuntabilitas pemerintah daerah terus meningkat.(**)
Penulis: Sweidy Pongoh
