MINUT, Titikkomanews – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Ir. Novly Wowiling, menyoroti ketidakhadiran tujuh (7) dari sepuluh (10) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Manado–Likupang yang digelar Jumat (14/11) kemarin di Hotel Sentra.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Joune Ganda ini, sangat strategis sehingga harus melibatkan berbagai pihak terkait, mengingat kawasan Manado–Likupang merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang tengah didorong pemerintah pusat.
Namun, absennya sejumlah OPD menjadi perhatian serius Sekda Wowiling saat menutup kegiatan sore menjelang malam kemarin.
Dalam arahannya, Sekda Novly Wowiling meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Robby Parengkuan agar mencatat ke tujuh OPD tersebut dan dilaporkan untuk dipanggil klarifikasi, apa alasannya tidak ikut acara yang begitu penting ini.
“Jangan sampai ketidakhadiran beberapa OPD ini, menghambat proses sinkronisasi kebijakan serta upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Sekda.
“Ini adalah forum penting yang menyangkut perencanaan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kawasan DPSP Likupang. Ketidakhadiran tujuh OPD tentu sangat disayangkan dan harus menjadi catatan serius,” tambahnya lagi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh perangkat daerah agar program-program prioritas dapat terlaksana secara tepat sasaran dan terukur.
“Kehadiran OPD bukan hanya formalitas. Kita dituntut untuk bergerak cepat, selaras dengan arah kebijakan pusat, serta memastikan setiap program yang masuk dalam RIDPN dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Sekda juga menginstruksikan Asisten II untuk meminta, agar OPD yang tidak hadir memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya. Ia menegaskan pentingnya disiplin, komitmen, dan tanggung jawab dalam mendukung agenda pembangunan Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulong.
Kegiatan sinkronisasi dan Monev RIDPN Manado–Likupang tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan keberlanjutan program pengembangan pariwisata di wilayah Likupang yang terus menjadi fokus nasional.
Kegiatan Rakornas ini selain dihadiri perwakilan dari Kementerian Pariwisata, turut dihadiri sejumlah daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, seperti Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan daerah lainnya.
Informasi dari penyelenggara, berikut daftar sepuluh OPD Pemkab Minut yang harusnya terlibat dalam kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pemantauan dan Evaluasi (Monev) RIDPN Manado-Likupang;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2. Dinas Pariwisata (Dispar)
3. Badan Pendapatan daerah (Bapenda)
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
5. BPBD
6. Disnaker dan UMKM
7. Dinas Perindustrian
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penulis: Sweidy Pongoh
(UKW:30506)
