MINUT, Titikkomanews – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Lodewyk Pusung, mengingatkan seluruh kepala daerah, khususnya di kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), agar serius memantau dan memastikan pemenuhan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Lodewyk saat menggelar pertemuan bersama sejumlah jurnalis di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, keberlangsungan program MBG sangat bergantung pada kesiapan dan kesinambungan rantai pasok bahan pangan. Ia menekankan, program strategis nasional ini tidak boleh terhenti hanya karena persoalan distribusi atau ketersediaan bahan baku.
“Rantai pasok ini harus terpelihara dan terjamin. Program MBG tidak boleh tersendat karena perannya sangat krusial dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas purnawirawan Letnan Jenderal TNI berdarah Minut tersebut.
Lodewyk juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah berperan aktif dalam percepatan pembangunan dapur MBG di wilayah masing-masing. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan implementasi program di lapangan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan dapur saja tidak cukup. Ketersediaan bahan pangan lokal harus dipastikan melalui penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan lahan produktif.
“Kedepannya, mari kita galakkan agar tidak ada lagi lahan tidur. Manfaatkan lahan yang ada untuk ditanami, sehingga dapat menyuplai kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, petani, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program MBG berjalan terpadu dan berkesinambungan.
Namun, Lodewyk menekankan bahwa pembangunan fisik dapur harus dibarengi dengan pengawasan serta transparansi dalam pengelolaannya.
“Boleh mengawasi itu (MBG), karena itu uang rakyat. Tapi mengawasi harus dengan sopan dan elegan,” ujarnya.
Menurut dia, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga terbuka bagi orang tua murid dan masyarakat luas. Partisipasi publik dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program.
“Orang tua murid dan siapa saja bisa melakukan pengawasan terhadap dapur MBG. Yang tidak mau diawasi dan tidak transparan, tentu ada yang tidak beres. Tapi tentu tidak bisa sembarang masuk ke dalam dapur, karena dapur itu harus steril dan memenuhi standar kebersihan,” jelasnya.
Lodewyk mencontohkan adanya laporan dari salah satu daerah yang langsung ditindaklanjuti oleh BGN. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan pengelola dapur yang tidak lagi memenuhi standar, termasuk adanya yayasan yang melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp500 per porsi.
“Ada laporan seperti itu, dan kami langsung menanggapi serta memberikan apresiasi kepada pelapor karena telah memberikan masukan. Jika ditemukan pelanggaran, pasti akan kami tindak dan berikan sanksi sesuai aturan,” tegasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak serta-merta menyebarkan dugaan kejanggalan ke media sosial tanpa mekanisme pelaporan yang jelas.
“Kami harapkan jika ada pihak-pihak yang menganggap ada kejanggalan, silakan laporkan kepada kami. Jangan langsung disebarkan ke media sosial. Laporkan secara resmi, dan akan kami tindaklanjuti. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi,” tandasnya.
Dengan penguatan rantai pasok, transparansi pengelolaan, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat, BGN optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia.(**)
Penulis: Sweidy Pongoh
Selengkapnya tonton pada video YouTube Titikkoma News:
