JAKARTA, Titikkomanews – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, turut dihadiri Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune Ganda di Ballroom Danarote, Balai Kartini Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
Kegiatan digelar oleh Kemndagri bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengangkat tema:
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”
Hadir dalam kegiatan tersebut, Menko Airlangga, Mendagri, Pejabat OJK, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta pimpinan lembaga keuangan nasional dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 serta diserahkan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat inklusi keuangan di wilayahnya.
Minahasa Utara Siap Menjadi Daerah Inklusif Keuangan
Bupati Joune Ganda menyampaikan kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Minut dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan OJK untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.
“Akses keuangan bukan sekadar membuka rekening atau memperoleh kredit, tetapi bagaimana masyarakat kita—khususnya pelaku usaha kecil di desa—mampu mengelola, menabung, berinvestasi, dan berasuransi untuk masa depan yang lebih mandiri. Minahasa Utara siap menjadi daerah dengan tingkat inklusi keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ia menambahkan bahwa peningkatan akses keuangan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Minahasa Utara karena memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap produk keuangan formal, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan UMKM dan sektor riil daerah.
Potensi dan Peluang Ekonomi Minahasa Utara
Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa Minahasa Utara memiliki potensi ekonomi yang kuat untuk mendukung inklusi keuangan daerah, terutama di sektor:
• Pertanian dan Perikanan, melalui penguatan akses permodalan, pembiayaan mikro, dan asuransi hasil panen.
• Pariwisata Likupang, yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagai penggerak investasi dan lapangan kerja.
• UMKM berbasis desa dan digital, dengan dukungan ekosistem ekonomi kreatif serta layanan pembayaran digital (QRIS, e-wallet).
• Sektor jasa dan perdagangan, yang tumbuh pesat seiring peningkatan konektivitas regional BIMINDO (Bitung–Minut–Manado).
“Dengan dukungan digitalisasi, layanan keuangan kini bisa menjangkau masyarakat di pelosok desa. Kami dorong kerja sama OJK, perbankan, dan fintech agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir, tapi punya akses terhadap lembaga keuangan formal yang aman dan terjangkau,” jelasnya.
Strategi dan Implementasi Daerah
Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan nasional, Bupati Joune Ganda menjelaskan akan memantapkan strategi daerah yang telah disusun, sedang dan akan dilaksanakan dalam kerangka kerja TPAKD Kabupaten Minahasa Utara, meliputi:
1. Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan
Melalui pelatihan terpadu bagi perangkat desa, UMKM, pelajar, dan kelompok perempuan agar memahami produk keuangan dasar seperti tabungan, kredit, dan asuransi mikro.
2. Inovasi Produk Keuangan Lokal
Kolaborasi dengan Bank SulutGo, BPR, koperasi, dan fintech untuk menghadirkan produk pembiayaan mikro berbasis potensi lokal—seperti Kredit Petani Kelapa, Pembiayaan Usaha Wisata Likupang, dan Simpanan Pemuda Desa.
3. Digitalisasi Layanan Keuangan
Penerapan QRIS di seluruh pasar dan objek wisata; pengembangan agen digital desa; serta kerja sama dengan startup lokal untuk pembayaran digital terintegrasi dengan BUMDes.
4. Kemitraan Multipihak (Pentahelix)
Membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, media, dan masyarakat dalam memperluas jaringan inklusi keuangan.
5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Melalui dashboard data inklusi keuangan kabupaten, pelaporan capaian triwulan, dan publikasi transparan hasil program TPAKD sebagai wujud akuntabilitas publik.
Memastikan setiap program TPAKD memiliki indikator keberhasilan yang terukur: peningkatan jumlah rekening aktif, penyaluran kredit mikro, dan literasi keuangan masyarakat.
“Kami ingin akses keuangan menjadi pendorong nyata bagi pertumbuhan ekonomi Minahasa Utara,” tegasnya.
Komitmen Keberlanjutan dan Kolaborasi Nasional
Dalam forum nasional tersebut, Bupati Joune Ganda juga menyatakan dukungan penuh terhadap Roadmap TPAKD 2026–2030 yang berfokus pada ekosistem keuangan inklusif digital dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa Minahasa Utara siap menjadi pilot project inklusi keuangan berbasis potensi daerah, terutama melalui integrasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital desa.
“Kehadiran kami dalam Rakornas TPAKD bukan sekadar formalitas, tapi komitmen konkret untuk memastikan masyarakat Minahasa Utara mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju secara ekonomi melalui akses keuangan yang mudah, aman, dan inklusif. Kami ingin setiap warga bisa berpartisipasi dalam ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan,” tutup. Bupati Joune Ganda.(**)
