MINUT, Titikkomanews – Kabupaten Minahasa Utara, memiliki luas wilayah sekitar 1.059.244 km2 dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki ukuran kurang lebih sepanjang 292,20 km2.
Dalam rangka pelaksanaan Program Ketangguhan Bencana Indonesia Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP), maka Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan penyusunan kajian identifikasi lokus prioritas dan analisa risiko bencana tsunami di wilayah timur Indonesia berupa pemetaan risiko tsunami skala meso di Kabupaten Minahasa Utara prioritas serta pemetaan kapasitas masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tingkat risiko tsunami tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan konsep mitigasi yang sesuai berdasarkan karakteristik ancaman bencana tsunami.
Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara melaksankan Focus Group Discussion (FGD) Survey Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) dalam rangka Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Minahasa Utara, yang berlangsung di kantor BPBD Minut, Selasa (11/07/23).
Kepala Pelaksana BPBD Minut Theodore Lumingkewas yang membuka kegiatan, menyampaikan terima kasih kepada BNPB atas program bantuan Bank Dunia melalui kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak yang terundang dalam kegiatan FGD ini, karena dokumen kajian resiko bencana ini akan bermanfaat bagi kita sekalian dan secara umum untuk masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara,” katanya.
Sementara itu, Anilis Kebijakan BNPB pada Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Kajian Resiko Bencana Trevy Jayanti saat menyampaikan pengantar dalam materi, menjelaskan jika survey IKD dan IKM terdapat 71 indikator. Dimana, dari 71 indikator terdapat 7 Indikator fokus prioritas. Selain kegiatan FGD dikatakan Trevy, ada juga tim dari BNPB dan BPBD Minut yang melakukan survey lapangan di 62 Desa yang berpotensi terdampak Tsunami di Kabupaten Minahasa Utara.
“Ada tim yang lakukan survey di 62 Desa yang dianggap berpotensi terdampak Tsunami. Nantinya juga, dokumen kajian Resiko bencana jika telah dimiliki, daerah akan lebih muda untuk mengusulkan anggaran kebencanaan,” katanya.
Selain Analisa Kebijakan BNPB dan Konsultan PT. Prospera serta tim KRB Nasional-BNPB, hadir juga Kepala Dinas PUPR Minut Noldy Kilapong yang menjelaskan terkait tata ruang Kabupaten Minahasa Utara secara umum.
Dimana, diskusi terkait survey IKD dan IKM ini, dituntun oleh Zein Wicaksono dan Seniarwan tim KRB Nasional-BNPB. Adapun, 71 indikator survey ini berhasil diselesaikan oleh peserta yang diikuti. Diantaranya perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan serta para Camat, Basarnas, Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT. Kehutanan Provinsi, Pecinta Alam dan Media. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
