MINUT, Titikkomanews – Wakil Ketua (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pengawasan dapur dan rantai pasok bahan pangan.
Hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerja di Sulawesi Utara, Sabtu (14/2/2026), saat menyempatkan diri bersantap di salah satu restoran di Kabupaten Minahasa Utara.
Menurut Lodewyk, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia meminta para bupati dan wali kota di Sulut turut memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari pengelolaan dapur hingga distribusi bahan makanan.
“Program ini menggunakan uang rakyat. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, termasuk memastikan rantai pasok bahan makanan aman dan berkualitas,” tegasnya.
Pesan Khusus untuk Joune Ganda
Sebelum meninggalkan lokasi, purnawirawan jenderal bintang tiga yang juga berdarah Minahasa Utara itu menyampaikan pesan khusus kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda.
Ia menilai Minahasa Utara sebagai daerah yang paling antusias dalam mendukung implementasi program MBG.
“Salam hormat untuk Pak Bupati. Hebat dia. Minahasa Utara paling semangat mendukung program ini. Ke depan kita juga mau hidupkan Likupang. Kita bisa bertemu bersama Pak Gubernur dalam waktu dekat untuk mengembangkan Minahasa Utara,” ujar Lodewyk.
Diketahui, Joune Ganda juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sehingga dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong sinergi antar daerah dalam mendukung program nasional.
Libatkan Media dalam Pengawasan
Dalam kesempatan itu, Lodewyk juga mengajak insan pers di Minahasa Utara untuk berperan aktif melakukan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mengawasi mitra dapur dan mitra BGN.
“Wartawan punya fungsi pengawasan. Bantu kami, karena ‘tangan’ BGN terbatas. Kalau banyak yang mengawasi, tentu akan semakin baik,” tuturnya.
Ia menekankan, keterbukaan dan transparansi menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, masyarakat hingga media menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis nasional ini berjalan efektif dan akuntabel.(**)
Penulis: Sweidy Pongoh
